Posts

Calon Maba Unaya asal Makassar ini Pilih Fakultas Hukum

BERNAMA lengkap Rian Ramadhan, pemuda gagah mengenakan kemeja kotak-kotak biru dengan perpaduan abu-abu, ia merupakan calon mahasiswa baru 2016 asal dari Kota Makassar Sulawesi Selatan yang memilih Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abulyatama.

Pemuda yang hobi basket ini berkeinginan menjadi seorang pengacara, sehingga suatu saat kelak ia sudah selesai menuntut ilmu menjadi sarjana Fakultas Hukum.

“Sebenarnya saya memiliki juga cita-cita ingin menjadi seorang polisi, tetapi mungkin menjadi sebagai pengacara juga keinginan saya dari kecil,” katanya kepada tim abulyatama.ac.id di ruang KBK lantai 2 gedung utama Unaya, Rabu (31/09).

Alumnus SMAN 3 Kota Makassar ini menyampaikan tertarik kuliah di Aceh, khususnya di Abulyatama karena selain faktor dukungan orang tua, juga ia sering browsing di internet tentang kampus Abulyatama.

“Setelah saya lihat di internet, kemudian melihat langsung kondisi Abulyatama saya cukup puas karena disini sangat nyaman untuk belajar dan orang-orangnya juga ramah,” ujarnya kepada wartawan abulyatama.ac.id.

Rian sapaan akrabnya juga mengatakan “InsyaAllah jika saya lulus disini saya akan belajar dengan tekun dan disiplin untuk bisa membanggakan orang tua dikampung,” kata Rian dengan semangat.

 

Bagaimana Sih Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum di Dunia

HUKUM dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum. Ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Konsekuensinya perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi.

Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut harkat kemanusiaanIlmu yang formal tentang hukum positif sintesa ilmiah tentang asas- asas yang pokok dari hukum. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan untuk mempelajari hukum suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teorotis, yang berusaha mengungkapkan asas–asas yang pokok dari hukum.

Awal mula timbulnya ilmu hukum berawal dari tradisi peradaban barat. Peradaban barat bersumber kepada peradaban Yunani dimana negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Dalam peradaban Barat hukum dipandang sebagai prinsipsentral kehidupan. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah tahun 1200 SM yaitu bermula sejak Dorian yang datang dari utara menduduki pusat kekuasaan Mysia (sebuah daerah di Asia kecil). Mereka tidak membawa pola pemerintahan mereka, sehingga mereka mendirikan negara-negarakota yang dalam bahasa Yunani disebut Polis (dari kata polis inilah timbul kata policy, politics dan police yang semuanya berkaitan dengan polis atau negara).

Penemuan hukum lahir dari proses pergulatan dua paham besar yang saling tarik-menarik antara kepentingan kepastian hukum menurut undang-undang dan keadilan sesuai denyut nadi kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, penemuan hukum memiliki kecenderungan pola seperti negera-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Namun dalam perkembangan sejarah penemuan hukum, posisi hakim bukan lagi heteronom dalam pengertian tidak menjalankan peran secara mandiri. Hakim dapat melakukan penemuan hukum secara otonom dengan memberi bentuk pada isi undang-undang sesuai kebutuhan hukum.

Sejarah ilmu hukum adalah sejarah ilmu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Hal di atas merupakan suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang diahadapi, yang terpenting bagi ahli sejarah data dan bukti tersebut adalah harus tepat, cenderung mengikuti pentahapan yang sistematis, logika, jujur, kesadaran pada diri sendiri dan imajinasiyang kuat.

Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum, karena hukumtidak mungkin berdiri sendiri, senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lain danjuga mempengaruhinya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masalampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Sejarah hukumakan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut.[]

Gallery Praktik Beracara LPS FH Unaya

LEMBAGA  Peradilan Semu (LPS) Fakultas Hukum Universitas Abulyatama melaksanakan praktik beracara di ruang praktik peradilan fakultas hukum, Kamis 10 Desember 2015.IMG_20151211_155122

Dalam pratik tersebut, mahasiswa mengangkat kasus pencurian yang dipimpin oleh majelis hakim Handika Rismaja sebagai hakim ketua dan Andre Agustian serta Nurul Fachriati Mubarak masing-masing sebagai hakim anggota. Dalam persidangan tersebut mereka mengangkat kasus pencurian yang dilakukan oleh Ahmad Musa (Sailendra Wangsa) dengan mengambil tas berisi uang sebesar Rp. 50 Juta serta dua buah Handphone merek Asus tipe z 5 milik korban Yulian Saputra.

Alasan terdakwa mencuri adalah karena terdesak untuk membiayai perawatan ibunya dirumah sakit yang akan di operasi.

Terdakwa diambil sumpah

Terdakwa diambil sumpah

Sementara itu, bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Cut Ana Sofiana, Fitriani sebagai panitera pengganti serta Rini Maulida dan Fahriza masing-masing sebagai saksi.

Majelis Hakim mendengarkan keterangan terdakwa

Majelis Hakim mendengarkan keterangan terdakwa.

Pelatihan praktik beracara ini rutin dilaksanakan setiap kamis bertempat di LAB Fakultas hukum Unaya.

Pemeriksaan identitas

Pemeriksaan identitas

Majelis Hakim mendengarkan keterangan terdakwa

Majelis Hakim mendengarkan keterangan terdakwa

Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan

Pemeriksaan identitas

Pemeriksaan identitas

Terdakwa memberikan keterangan dihadapan majelis Hakim

Terdakwa memberikan keterangan dihadapan majelis Hakim

Dua Mahasiswa Unaya Meriahkan Malam Peusaboh Hate Dua

KAMIS (3/11) dua Mahasiswa Universitas Abulyatama memeriahkan acara malam “peusaboh hate dua” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik (Himasio) Unsyiah angkatan 2014.

Universitas Abulyatama diwakili oleh Muhammad Husni Thamrin dan Edi Syahputra, keduanya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum.

Bertempat di Aneuk Kupi Coffee, Husni dan Edi sapaan akrabnya mengisi acara dengan aksi stand up comedy. Kebetulan mereka tergabung di Komunitas stand up comedy the ang-eueng Unaya.

Dengan bakat melawak yang mereka miliki, penonton cukup terhibur. Alhasil mengundang gelak tawa dari para penonton.

Husni mengatakan ia bukan hanya sekedar melawak tetapi ia itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara itu.

“Ada pesan kepada panitia penyelenggara dengan mengapresiasi kegiatan itu. Agar acara itu bisa jadi suatu contoh bagi mahasiswa lain sebagai wadah kreatifitas,” katanya.

Senada dengan hal itu, Edi juga mengaku bangga dan senang bisa tampil dan diundang pada acara itu.

“Tidak menyangka saya bisa tampil dengan tenang dan enjoy. Terlebih yang membuat saya senang penonton bisa tertawa dan santai,” ujarnya memberi kesan.[]

LPS FH Unaya Rekrut Anggota Baru

LEMBAGA Peradilan Semu (LPS) Fakultas Hukum Universitas Abulyatama rekrut anggota baru masa pendaftaran terhitung sejak tanggal 27 desember sampai 10 desember 2015.

Pendaftaran dilakukan di sekretariat BEM dan LPS Fakultas Hukum di gedung pusat organisasi mahasiswa Unaya.

Ketua umum LPS FH Handika Rizmajar menghimbau agar semua mahasiswa Fakultas Hukum agar bisa bergabung didalam wadah organisasi LPS karena ini merupakan ajang proses belajar mahasiswa hukum sendiri.

Handika sapaan akrabnya juga mengatakan setelah masa pendaftaran selesai nantinya akan dilanjutkan dengan sosialisasi LPS FH Unaya, kemudian wawancara, dan terakhir simulasi persidangan.

Handika juga mengatakan, jika berminat dan ingin bergabung bisa mendaftar langsung atau hubungi nomor hp pada brosur pendaftaran. Di antaranya Andri 085206290215 atau Nurul 082242519427,” ujar Handika.[]

Dekan Hukum Unaya; Pemateri Sinergitas Hubungan Aceh-Jakarta

DEKAN Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Wiratmadinata, SH.,M.H mengkritisi kondisi Aceh pasca 10 Tahun Perdamaian. Ia melihat, saat ini masih terjadi kemiskinan dihampir setiap pelosok Aceh meski anggaran di Aceh begitu banyak.

“Terjadi kesalahan pada perencanaan, sehingga anggaran besar belum mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat,” ujar Wira dalam Diskusi Terbatas membahas Sinergitas Hubungan Aceh-Jakarta di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (3/9/2015)

Ia mengatakan, bahwa telah terjadi perubahan dan transformasi sosial politik sekaligus sesuai dengan kesepakatan GAM dan Pemerintah RI sebagai bagian dari “peta jalan” perdamaian Aceh, sebagai contoh dibolehkannya pembentukan partai lokal di Aceh, berdirinya Lembaga Wali Nanggroe, dibolehkannya calon independen dan dibolehkannya Aceh memiliki atribut keistimewaan, bendera, lambang serta himne telah menggambarkan kondisi perubahan dan transformasi sosial politik  tersebut

“Terlepas bahwa transformasi politik diatas cendrung bersifat simbolik dan tidak terlalu menyentuh kebutuhan rakyat saat ini, tetapi hal itu sudah legitimate dan tidak bisa dinafikan bahwa proses pemenuhan tuntutan atas hal-hal yang bersifat politik telah berjalan dengan baik,” kata aktivis yang juga seniman itu.

Pembentukan KPA, Wira melanjutkan, merupakan tindakan sepihak GAM yang tidak masuk dalam kesepakatan damai, program DDR maupun program paska konflik di Aceh. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pembentukan partai politik lokal di Aceh khususnya Partai Aceh yang memang didesain untuk memfasilitasi transformasi GAM dari gerakan perlawanan  menjadi gerakan perlawanan melalui jalur politik.

“Sedangkan KPA  bertujuan “melestarikan” struktur komando GAM yang sama sekali tidak berbeda dengan struktur KPA, KPA terlihat seperti kekuatan bayangan di balik Pemerintahan Aceh yang notabenenya telah dikuasai oleh mantan anggota GAM,” kata Wira.

Ia melihat, adanya dominasi dari salah satu partai di Aceh saat ini. “Itu tidak sehat terhadap kondisi demokrasi karena tidak terjadinya check and balance terutama menyangkut kekuatan politik di parlemen sementara partai nasional justru bersikap pragmatis,” kata Wira.

“Kondisi tersebut menyebabkan buruknya kondisi demokrasi kita pada waktu itu, dampaknya juga buruk bagi keputusan-keputusan poltik yang berpihak kepada rakyat,” Wira menambahkan.

Wira menilai dominasi Partai Aceh di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif tidak menjamin terjadinya keharmonisan diantara Gubernu dan Wakil Gubernur. “Faktanya akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan konflik di antara keduanya, sehingga masyarakat akan sulit memperoleh pelayanan maksimal yang disebabkan konflik antara orang nomor satu dan dua di Aceh tersebut,” katanya.

Mestinya, kata Wira, Gubernur dan Wakil Gubernu sebagai pimpinan daerah harus duduk bersama untuk membahas pembagian tugas satu sama lain. “Pembagian tugas ini harus jelas, terukur dan terkoordinasi dengan baik, bersama sekda, Staf Ahli, sehingga pendekatan tugas lebih bersifat mekanis dan objektif serta mengurangi subjektifitas,” Wira menambahkan.

Ia juga mengkritisi bahwa pengelolaan pemerintahan saat ini masih terlihat adanya masalah birokrasi di tubuh pemerintahan Aceh sendiri. “Mutasi terhadap pejabat pemerintahan terlihat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip managemen pemerintahan yang baik, karena dilakukan dalam wkatu yang sangat dekat,” katanya.

Hal itu, kata Wira, akan mengganggu kinerja aparatur, karena mereka akan kehilangan kesempatan melakukan konsolidasi dan percepatan penyelesaian tugas-tugas mereka. “Seharusnya dalam menjalankan mutasi di tubuh birokrasi dilakukan berdasarkan “merit-system” bukan karena faktor suka dan tidak suka,” kata Wira yang juga sebagai pemateri pada diskusi tersebut.

Namun, secara umum ia melihat bahwa agenda-agenda krusial pada masa sepuluh tahun pertama perdamaian sudah berhasil dilaksanakan. “Kita apresiasi kepada semua pihak yang telah ikut menjaga, merawat dan mempertahankan perdamaian,” kata Wira.

Wiratmadinata; Dekan Fakultas Hukum yang Penyair Juga Penulis

DI Universitas Abulyata, Aceh Besar, ada sosok tokoh yang menarik. Bernama lengkap Wiratmadinata SH MH, ia adalah Dekan Fakultas Hukum Universtas Abulyatama.

Sederet pengalaman telah dia lalui baik selaku seniman, wartawan serta pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai seniman, ia sudah berprestasi di level nasional, selaku wartawan ia memulainya di Serambi Indonesia kemudian pernah menjadi Wartawan GATRA dan GAMMA di Jakarta. Ia juga pernah di Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai akademisi, ia adalah seorang dosen yang meniti karier di Universitas Abulyatama hinggi kini telah menjadi dekan fakultas hukum di sini.

Pria kelahiran Takengon pada 29 Juli 1968 ini punya latar belakang keilmuan dibidang Hukum dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, tahun 2000 silam serta beroleh gelar Magister Hukum dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh di tahun 2009.

Untuk lebih mengenal siapa Wiratmadinata, berikut daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) nya:

1.   Name WIRATMADINATA

2.   Date of Birth :  July 29th 1968 –Nationality: Indonesian

3.   Education : Law Magister (Indonesia)

Institution, country Degree(s) obtained Date of obtainment
Faculty of Law, Syiah Kuala University, Darussalam, Banda Aceh Magister of Law (Magister Hukum) 2009
Faculty of law, Muhammadiyah University of Aceh, Banda Aceh Bachelor of Law (Sarjana Hukum) 2000
School for English Teacher Training, Syiah Kuala University, Darussalam, Banda Aceh Teacher Training Diploma program 1991

4.   Membership of Professional Associations:

  • Executive Secretary (Facilitator) of Forum Silaturahmi dan Komunikasi Peserta Pemilu Aceh 2009 (Aceh Political Party Forum for Peace Election in Aceh 2009)
  • Advisory Board Member of Aceh Reintegration Body (BRA-Badan Reintegrasi Aceh) 2005-2009
  • Trustee Board of Komunitas Tikar Pandan (Tikar Pandan Community). 2005-present.
  • Vice Coordinator of Indonesian Journalist Association-Reformation (PWI-Reformasi) 2002-20005.
  • Chairman of SAJAK (The Union of Aceh Artist in Jakarta, Bogor, Tangerang and Bekasi), Jakarta, 2000-2003
  • First Chairman of Banda Aceh Art Council (DKB), Banda Aceh. 1997-2000

Awards:

  • H.B. Jassin Award from The H.B. Jassin Museum and The Jakarta Arts Institute (1993)
  • Award from The Ministry Of Cultural and Educational Affair of Republic Indonesia (1989)

5.  Other Training:

Institution, country Title of Training Date of training
Germany Foreign Department/Europe Academy Berlin, Berlin, Federal Republic of Germany. “Coming to terms with history”-Learning from the Germany past history under the two dictatorship. 7-17 November 2010
University Of Maryland, College Park, USA Training in advance conflict management at CIDCM (Centre for International Development and Conflict Management, six (months) intensive Spring and Summer program (February to August) February-July 2008
University of New South Wales, Sydney, Australia Training in International Human Rights Law and Peoples Diplomacy at Diplomacy Training Program (An intensive program; January and February). January-February 2000
The Asia Foundation, Cirebon Gender Training for Male Activists 2007
The Asia Foundation, Bogor TOT Gender Training 2008
INSPIRIT, Bali Vibrant Training for Facilitator 2007
INSPIRIT, Medan Vibrant Training for Facilitator (Advanced) 2008
IMPACT-UNDP, Medan Training System Dynamic, and Regional Analysis 2006
Various Other various training on; NGO Management, journalism, and creative writing 1989-2000
YLBHI-Jakarta, Indonesia International Human Rights Law and UN System 1998

 

Participation to International Forums
Hosted by CMI, Helsinki and Tampere, Finlandia Keynote Speaker in International Seminar on Future of Aceh; Sustainability Peace and Economic Development for Aceh (with Indonesian and GAM delegation) 2008
Jakarta, Indonesia International Conference on “Promoting Financial Accountability in Managing Funds Related to Tsunami, Conflict and Other Disasters 25-27 April 2005
Triple Eleven, Brussels, Belgium International Conference on ECOSOC 2000
UN, Geneva, Swiss The Annual Meeting of the High Commission of the Human Rights (intervention session) 2000
Negeri Sembilan, Malaysia Hari Puisi National (the 4th National Poetry Day) 1998
PRESS, Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong Various press assignment 2002 – 2004
Educational Decade (UN Katmandu, Nepal) UN’s Conference on Human Rights 1998
Centre for International Development and Conflict Management & TAF Washington, College Park-MD-USA Keynote speaker; “An evolving model for Aceh conflict transformation” 2008
Hosted by TAF San Francisco San Francisco, CA-USA Keynote speaker “ An evolving model for Aceh conflict transformation and Peace Building in Aceh)”. 2008
Hosted by King Pradjadiphok Institute, Thailand &TAF Thailand Keynote Speaker; “An evolving model for Aceh Conflict Transformation and Peace Building in Aceh” 2008
Hosted by The Bangsamoro Institute and TAF Manila Mindanao, The Philippines Keynoted Speaker; “An evolving model for Aceh conflict transformation and Peace Building in Aceh”. 2008

6.   Countries of Work Experience:

Country Date from – Date to
Indonesia 1989-present
Singapore, Malaysia, Thailand, Hongkong 1998, 2002, 2003, 2004
U S A Feb- 2009-august 2009

7.   Languages:

Language Speaking Reading Writing
Indonesian Excellent Excellent Excellent
English Good good Good
Aceh (Aceh Coastal) Excellent Excellent Excellent
Gayo (Aceh Highland) Excellent Excellent Excelent
Java Good good good

8.   Employment Record:

Date From – Date to Employer Positions held
April 2009- to date International Centre for Transitional Justice (ICTJ) Aceh Program Coordinator
June 2009—January 2010 Aceh Justice Project (AJP)-United Nations Development Program (UNDP) in cooperation with Faculty of Law Syiah Kuala University, Banda Aceh Program Manager
2008 University IAIN Ar-Ranirry, Darussalam, Banda Aceh; “Seminar on Peace Journalism” Visiting Lecturer
2008 The Asia Foundation Fellows in Conflict Resolution Fellows in Conflict Resolution
June 2006-June 2009 Forum LSM Aceh (an umbrella organization of 60 local NGO, Aceh) Executive Director
2005  to date IMPACT, Banda Aceh (Part-Time) Trainer/facilitator/consultant AssociateSpecialist in; Peace building Training, Human rights training, Conflict Study Consultant, CSO/NGO Management training, Training for Trainer, Creative Writing training, negotiation and mediation and media training.
2005-2006 Forum LSM Aceh Deputy Director
2002-2005 GATRA Weekly News Magazine, Jakarta Advertorial Editor
2000-2002 GAMMA Weekly News Magazine, Jakarta News Editor
1998-2001 Aceh NGO Coalition for Human rights Campaign and networking manager
1998-2000 Harian Suara Pembaruan, Banda Aceh Journalist
1994-1998 Local and international media, Banda Aceh Freelancer
1989-1993 Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh Journalist