Dekan FH UNAYA: Pemerintah Aceh Optimis APBA 2019 Tepat Waktu

Dekan FH Unaya Yang juga Jurubicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, SH., MH, mengatakan, Pemerintah Aceh optimis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 akan berjalan lancar dan tepat waktu.

Hal itu seiring dengan intensifnya persiapan dokumen anggaran serta lancarnya komunikasi baik formal maupun informal antara eksekutif dan legislatif.

Pemerintah Aceh pada 12 Juli lalu telah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KU-APBA) 2019 kepada DPRA.

“Selanjutnya jika pada bulan September ini Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bisa selesai, maka pembahasan RAPBA paling telat awal Desember sudah selesai,” kata Wiratmadinata biasa juga dipanggil Pak Wira.

Menurut Wiratmadinata, memperhatikan tren pembahasan APBA selama ini, maka kuncinya terdapat pada kesepakatan bersama KUA-PPAS. Oleh karena itu jika September KUA-PPAS sudah disepakati, maka pembahasan RAPBA sudah tidak terhambat lagi, bahkan bisa lebih cepat.

“Jangan-jangan November sudah bisa disahkan. Tapi moderatnya, kalau melihat hitung-hitungan kalender mengacu pada batasan maksimum regulasi, maka mestinya minggu ke-1 Desember seharusnya APBA 2019 sudah bisa dievaluasi oleh Mendagri. Sebab kalau tidak kita bisa macet lagi dihadang ketentuan pergub,” sebut Pak Wira yang biasa mengajar di Fakultas Hukum Universitas Abulyatama.

Soal kesiapan dokumen anggaran, kata Pak Wira, Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) di bawah arahan langsung Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Sekda, Para Asisten dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), bekerja marathon, bahkan sudah tergolong “tidak normal”.

“Mereka seperti tak mengenal lagi jam kerja dan tanpa kenal lelah terus ‘dipress’ untuk menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang diperlukan,” ungkap kandidat Doktor Ilmu Hukum Unsyiah ini.

Dari aspek regulasi, penyusunan RAPBA 2019 ini, menurut Pak Wira juga menganut prinsip “Taat Asas”, yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku, jelas dan konsisten.

KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2019 sebagaimana tertuang dalam Pergub Aceh Nomor 77/2018 Tentang RKPA 2019.

RKPA ini disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan, baik secara teknokratis, partisipatif, politis, top-down, bottom-up, dan proses musrenbang dari level terbawah sampai ke atas.

Adapun delapan prioritas RKPA 2019 yang secara keseluruhan disusun dengan fokus pada penurunan angka kemiskinan, layanan akses dan kualitas kesehatan, mengatasi kesenjangan wilayah, konekivitas dan pengembangan kawasan strategis, peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan Syariat Islam dan kualitas pendidikan, industri kreatif, pariwisata, optimalisasi SDA, kebencanaan, reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *