Pendidikan Anti Korupsi (Berkarakter)

SUNGGUH sangat ironi permasalahan di negeri kita ini yang notabenya penduduk muslim terbesar di dunia terjadi korupsi, kini sudah menjadi permasalahan sangat serius di negeri kita ini, budaya korupsi sudah sangat mengakar dari generasi pendahulu sampai sekarang kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya.

Maraknya pemberitaan kasus korupsi di media cetak maupun televisi menarik untuk dibahas. Kita mendengarkan/menyaksikan Anggota Dewan, dan Kepala Daerah, tersangkut masalah korupsi, adalah bukti kecil bahwa tingkat korupsi kita begitu tingginya.

Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa Instansi anti korupsi lainnya. Namun faktanya negeri ini masih menduduki rangking atas sebagai Negara terkorup didunia. Karena dari itu, korupsi patut menjadi perhatian serius bagi kita semua.

Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkap para koruptor, maka Pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral dan sebagainya. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu  halnya pendidikan anti korupsi itu penting guna mencegah aksi korupsi.

Apa itu pendidikan anti korupsi

Kata korupsi  artinya  adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran”(S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Arti lainnya adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976). Dengan demikian korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak,  Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973). Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. (Evi Hartanti: 2008).

Bentuk korupsi

Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

  1. Pegawai atau orang selain pegawai negeri yang di­tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adminstrasi.
  2. Pegawai atau orang selain pegawai negeri yang di­tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak da­pat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digu­nakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jaba­tannya.
  3.  Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat ban­gunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu me­nyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang.
  4. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan per­buatan curang.

 Penyebab korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan.

Faktor internal

Faktor internal adalah korupsi  pada diri sendiri. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan“ materi maka dapat “memaksa” terjadinya  permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009)

Isa wahyu mengatakan yang membuat individu berperilaku korupsi karena mempunyai Sifat tamak manusia, Moral yang kurang kuat menghadapi godaan, Gaya hidup konsumtif, danTidak mau (malas) bekerja keras.

Faktor ekternal

Faktor ekternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Menurut Erry Riyana Hardjapamekas korupsi disebabkan karena dengan beberapa hal :

  1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa,
  2. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil.
  3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan.
  4. Rendahnya integritas dan profesionalisme.
  5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan.
  6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkunganmasyarakat, dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan  etika.

Upaya pencegahan korupsi

Tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti kenapa korupsi terus timbul dan berkembang demikian pesat. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak sangat kronis. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas.

Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Hukum Pidana Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief : 2008).

  1. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
  2.   Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
  3. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekruitan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.
  4. Budaya kerja dan motivasi kerja pegawai, pegawai yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai.
  1. Pencegahan Sosial Masyarakat

Memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access to information). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.

Kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi ‘harus’ dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi.

Mata kuliah/pelajaran harus sering/banyak kita sisipkan, karena salah satu cara pencegahannya adalah mereka mengetahui seluk beluk korupsi mengetahui bahayanya korupsi sehingga meningkatkan kepedulian serta kesadaran.

Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan  adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu, mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan.

Reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk pengurusan surat ijin atau surat surat lainnya.

  1. Pendidikan anti korupsi

Pada dasarnya, pendidikan di semua institusi dan tingkat pendidikan mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mengantarkan anak anak didik menjadi manusia yang mandiri dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan tersebut secara eksplisit dapat dilihat pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Dalam UU Sisdiknas tersebut dinyatakan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Korupsi sebagai sebuah bentuk konsepsi mengalami pemaknaan yang beragam. Mulai pemaknaan yang bersifat etimologis, terminologis, sampai levelisasi korupsi. Sebagai sebuah penyimpangan, korupsi tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi juga dalam bentuk penyimpangan kepercayaan  yang ada pada setiap orang. Korupsi bukan hanya milik pemerintah, tapi juga sektor swasta bahkan lembaga pendidikan. Korupsi tidak hanya berlangsung pada level struktural, tapi juga kultural.

Bahwa upaya-upaya yang perlu dilakukan baik memenimalkan tindak pidana korupsi yang sedang merambah di Indonesia melalui Pendidikan anti korupsi di lembaga-lembaga pendidikan guna mencegah sedini mungkin menghilangkan praktek korupsi yang kian hari kian memprihatinkan ini.

Tentang Penulis : Iqbal, MT sebagai Tenaga Pengajar pada Fakultas Teknik Universitas Abulyatama dan Wakil Bendahara KNPI Aceh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *